kenaikan BBM

BAB II

PEMBAHASAN

2.1     ALASAN KENAIKAN BBM

a.   Sebagai Salah Satu Alat Untuk Menyelamatkan Rakyat Kecil.

Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) bertekad segera menaikkan harga BBM bersubsidi setelah dilantik. Jokowi mengatakan, harga BBM harus naik untuk menyelamatkan rakyat kecil.

"Data yang saya terima 71 persen BBM subsidi itu dinikmati oleh mobil," ujar dia, Kamis (4/9). Karenanya, Jokowi mengaku senang ketika ada petani yang memintanya menaikkan harga BBM.

Dia menilai, subsidi memang harus dialihkan pada sektor produktif. Sektor yang berhubungan langsung dengan masyarakat bawah, seperti sektor pertanian.

Apalagi, kata Jokowi, sebagian besar petani di Indonesia masih jauh dari sejahtera. Dalam Munas tersebut, Jokowi mendapat laporan ada petani yang hanya berpenghasilan Rp 450 ribu per bulan.

Seperti diketahui, Jokowi berjanji akan menaikkan harga BBM bersubsidi setelah dilantik. Subsidi tersebut akan dialihkan untuk memberi tambahan modal pada pelaku usaha mikro di desa-desa, untuk subsidi benih, pupuk dan pestisida bagi petani, serta untuk subsidi solar dan pembelian mesin kapal bagi nelayan. [1]

Rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak ditolak sejumlah elemen masyarakat, termasuk di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Meski demikian, Presiden Joko Widodo menganggap itu menjadi satu risiko yang harus dihadapinya.

Hal itu tidak menyurutkan langkah Jokowi untuk tetap menaikkan harga BBM. Bahkan Jokowi mengaku tidak takut dibenci ataupun tidak terkenal gara-gara menaikkan harga BBM. "Saya jadi presiden bukan untuk dikenal, tapi untuk bekerja demi kepentingan masyarakat," ujar Jokowi di sela kunjungannya ke Kendari, Kamis malam, 6 November 2014.

Pada Kamis siang, sejumlah elemen mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, berunjuk rasa menolak kedatangan Presiden Joko Widodo, Kamis, 6 November 2014. Mereka menentang rencana pemerintah menaikkan harga BBM.

Jokowi mengungkapkan, selama lima tahun terakhir, pembangunan infrastruktur dan kesehatan sangat minim akibat uang negara lebih banyak dipakai untuk subsidi BBM. Karena itu, menaikkan harga BBM dan mengurangi dana subsidi akan lebih bermanfaat karena dana yang ada bisa dialihkan untuk kepentingan pembangunan lainnya yang memiliki nilai manfaat yang lebih tinggi bagi masyarakat.

Jokowi bersama sejumlah menteri dari Kabinet Kerja berkunjung ke Kendari pada Kamis sore. Kunjungan Jokowi hanya sekitar tiga jam. Jokowi meninjau pelabuhan perikanan Samudra yang ada di Kelurahan Talia serta membuka Musyawarah Nasional Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama). [2]

b.   Sebagai Penehuan Janji Politik.

Pendekatan baru lima tahun ke depan telah jelas disampaikan dalam pidato usai pembacaan sumpah Presiden 2014-2019.

Pertama, pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla akan mewujudkan kemandirian ekonomi. Kedua, dalam membangun ekonomi, Presiden Jokowi-Wapres JK menjanjikan bukan sekadar menciptakan stabilitas makroekonomi dan ikhlim usaha yang sehat, tetapi menggunakan pendekatan hands-on dalam menggerakkan sektor riil dengan mengikutsertakan seluruh pelaku bisnis.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), Hendri Saparini mengatakan muncul sejumlah pertanyaan bagaimana pemerintah Jokowi-JK mewujudkan janji politik tersebut seiring dengan rencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

“Setiap kali terjadi perubahan kebijakan terutama untuk administered prices, yang pasti itu adalah pilihan politik. Jadi tidak hanya pertimbangan ekonomi tapi juga politik, seperti kenaikan harga BBM,” kata Hendri ditemui usai mengisi seminar 'Economic Outlook: Indonesia 2015 and Beyond: Reinventing Economic Priorities', Jakarta, Kamis (6/11/2014).

Hendri memastikan kenaikan harga BBM bersubsidi memberikan dampak amat besar terhadap perekonomian. Kenaikan harga BBM bersubsidi tidak semata-mata dilakukan dengan pertimbangan waktu, yakni dilakukan pada inflasi rendah. Pasalnya, pada dasarnya secara kumulatif dampak dari kenaikan harga BBM kan akan dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Hendri menyampaikan, Jokowi-JK berkali-kali mengatakan akan menggunakan pendekatan ekonomi yang berbeda, yakni kemandirian ekonomi, di mana melibatkan seluruh pelaku bisnis, termasuk pelaku bisnis mikro. Padahal, lanjut dia, pelaku bisnis mikro tersebut pasti akan terkena dampak kenaikan harga BBM bersubsidi.

“Pertanyaannya, desain kebijakan kompensasi seperti apa untuk mengeliminir dampak negatifnya tadi?,” imbuh dia.

Lebih lanjut Hendri menuturkan, kalau pemerintah Jokowi-JK nyatanya tidak memiliki desain tersebut, maka pilihan politik menaikkan harga BBM bersubsidi akan memberikan dampak negatif, sama dengan pilihan politik pemerintahan sebelumnya.

“BBM dinaikkan tetapi akan meningkatkan jumlah kemiskinan dan pengangguran. Ini akan menjadi ongkos yang mahal lagi bagi APBN. Jadi, makanya bagi saya ini harus ada perhitungan yang betul-betul, apa desain kebijakan yang akan dilakukan,” tukas Hendri. [3]

c.    Permintaan dari Partai Pendukung.

Anggota DPR dari fraksi PDI perjuangan, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanudin meminta agar polemic wacana kenaikan harga BBM yang dilakukan  oleh para rekan separtainya baru-baru ini diakhiri. Fraksi PDI Perjuangan harus mengeluarkan pernyataan resmi mendukung rencana pemerintah menaikkan harga BBM.

“fraksi PDI Perjuangan harus segera mengambil alih polemic ini agar tidak menjadi bola liar yang akan merugikan partai dan pemerintaha Jokowi-JK,” ucam TB Hasan kepada wartawan di Jakarta kemarin.

TB hasan menanggapi sejumlah rekan separtainya yang ramai di media belakangan ini, secara tegas menolak menaikkan harga BBM.

“tidak elok bila sejumlah anggota PDI Perjuangan bersebrangan dengan pemerintah. Kerena fatsun politiknya saat ini, PDI Perjuangan sebagi partai pendukung pemerintah. Semua kader harus mendukung apapun yang menjadi kebijakan pemerintah,” katnya lagi.

Menurutnya, sikap penolakan itu jangan menjadi dalil untuk menjadi oposisi lagi, kerena saat ini, garis komando partai adalah mendukung pemerintah. Sikap itu justru kurang strategis, karena presiden Joko Widodo adalah presiden yang di usung oleh PDI Perjuangan. Maka presiden Jokowi adalah kepanjangan tangan dari prinsip-prinsip ideologi partai.

“menurut kita, di era demokrasi ini, setiap orang bias berpendapat beda. Tetapi setiap kader seharusnya taat azas atau mengikuti kebijakan partai,” demikian TB Hasanudin.

TB Hasanudin yakin, pemerintah akan mempertimbangkan secara matang rencana kenikan BBM itu untuk penimgkatan kesejahteraan rakyat.

“semua pasti telah di hitung secara ketat rencana kenaikan dan dampaknya oleh pemerintah baik jangka pendek maupun panjang. Semua tentu untuk kepentingan masyarakat.” Tegasnaya.[4]

2.2     DAMPAK KENAIKAN HARGA BBM. [5]

a.   Sektor Ekonomi

Ketika kebijakan sudah diambil, maka akan mempengarui beberapa aspek di dalamnya, meskipun hanya sedikit. Akan tetapi perekonomian rakyat Indonesia yang tergolong di dominasi menengah kebawah, akan merasakan pengaruh yang sangat tinngi. Dimana BBM merupakan salah satu banah utama untuk mata pencaharian mereka, jika BBM naik maka sejumlah barang- barang kebutuhan pokok pun juga akan meningkat.

Dari sektor ekonomi masyarakat, akan berdampak pada menurunya daya beli masyarakat karena kenaikan harga BBM maka akan dibarengi dengan kenaikan tarif listrik, transportasi dan berbagai jenis produk. Golongan masyarakat yang paling terkena dampaknya adalah masyarakat miskin. Kebijakan pemerintah dalam memberikan bantuan langsung tunai sangat bermanfaat bagi golongan ini. Setidaknya dalam  jangka pendek ekonomi mereka dapat terbantu. Selanjutnya anggaran tersebut harus mampu dipergunakan dalam meningkatkan ekonomi mikro. Kegiatan perdagangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri perlu ditingkatkan dan dipenuhi sehingga mengurangi impor, kemudian jika bisa produk kita di ekspor ke negara lain. Janganlah kita menjadi ketergantungan dengan barang impor terus.

b.   Sektor Sosial

Kemudian terkait dengan dampak sosial adalah adanya anggapan bahwa Pemerintah hanya mementingkan kepentingan kelompok asing dan golongan kaya yang hanya mencari keuntungan bahkan aspek sosial yang selama ini terabaikan seperti fasilitas jalan raya yang banyak berlubang, bangunan sekolah banyak yang rusak, belum lagi persoalan sampah yang menumpuk tidak dikelola mengancam kesehatan. Lambannya peran Pemerintah mengatasi aspek sosial ini akan menyulitkan pengambilan keputusan terkait kebijakan yang akan dibuat sehingga nantinya akan menjadi tidak optimal secara keseluruhannya. Ditinjau secara menyeluruh bahwa kehidupan masyarakat di kota dan daerah berbeda sehingga peran Pemerintah Pusat dan Daerah diharapkan dapat bersinergi dengan kondisi sosial yang nampak saat ini.

c.    Sektor Politik

Dalam kehidupan politik yang sedang berkembang di masyarakat saat ini dilihat sebagai proses berjalannya demokrasi yang pluralis dengan beragamnya budaya dan suku telah membuat proses demokrasi di Indonesia dinilai sebagai suatu keberhasilan, namun masih terkendala dengan akses informasi yang memadai dan transparansi kinerja Pemerintah Pusat dan Daerah masih kurang memuaskan karena begitu banyaknya pejabat di Pemerintahan yang terjerat perkara hukum seperti korupsi, suap, dan kasus pidana lainnya. Pendapat publik terhadap kebijakan Pemerintah di DPR juga masih kurang memuaskan dengan masih banyaknya skandal anggota dewan yang terkait dengan korupsi, suap, bahkan opini publik banyak juga yang memberikan anggapan bahwa lembaga ini seolah tidak mewakili kepentingan rakyat tetapi telah menjadi mesin politik partai untuk meraih simpati rakyat guna pemilu selanjutnya namun tidak sedikit pula anggapan yang menilai bahwa anggota DPR adalah orang-orang yang cerdas, berintegritas dan akuntabel yang akan menjadi ‘pioneer’ untuk melakukan perubahan yang lebih baik bagi bangsa dan Negara Indonesia.

d.   Sektor Pendidikan

Biaya pendidikan terutama pendidikan menengah atas dan pendidikan tinggi akan semakin meningkat. Jangkauan masyarakat ekonomi rendah akan sulit untuk melanjutkan pendidikan karena terbatasnya pendapatan dan harga yang semakin tidak terjangkau. Fasilitas sekolah yang terbatas dan bangunan yang rusak juga masih banyak. Belum lagi di beberapa daerah jumlah sekolah tidak sebanding dengan jumlah penduduknya. Kebijakan pemerintah dengan memberikan dana BOS adalah sudah tepat. Subsidi BBM dapat juga perlu diprioritaskan pada pembangunan sekolah, fasilitas sekolah dan beasiswa pendidikan tinggi bagi anak yang berprestasi. SDM berpendidikan adalah investasi bangsa Indonesia kedepannya.

Pemerintah semestinya menyiapkan perencanaan jangka panjang dalam menyiapkan sumber daya manusia sehingga bisa di latih mencapai tujuan tertentu. Seperti contohnya kalau ingin membuat mobil maka kirimlah orang dalam jumlah tertentu untuk belajar ke Negara maju. Selanjutnya setelah selesai pendidikan mereka diberikan fasilitas untuk mengembangkan kemampuanya hingga mampu membuat pabrik sendiri. Dengan demikian maka tidak akan rugi mengirim orang belajar. Kenyataanya dari tahun 1970, program beasiswa seperti ini tidak jelas alurnya sehingga tenaga ahli yang sudah datang tidak diberdayakan dengan baik.

e.    Seaktor Kesehatan

Sektor kesehatan akan terkena dampaknya dimana biaya kesehatan yang meningkat menyebabkan jangkauan layanan kesehatan menjadi sulit. Ekonomi masyarakat yang rendah biasanya berhubungan dengan kondisi sanitasi lingkungan yang tidak sehat. Meningkatnya kejadian gizi kurang dan gizi buruk akibat terbatasnya pendapatan. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah selain hanya memberikan jaminan kesehatan masyarakat juga memberikan pembinaan kesehatan pada masyarakat. Peranan puskesmas sebagai ujung tombak kesehatan masyarakat harus dikembalikan peranan utamanya dala upaya pencegahan penyakit. Merevitalisasi program posyandu dalam membina kesehatan masyarakat dan mendeteksi secara dini tumbuh kembang anak.

f.        Kenaikan Harga Sembako. [6]

Harga bahan pokok di pasar tradisional naik, kenaikan berfareasi mulai dari Rp. 1.000 sampai Rp. 5.000  per komuditas. Masyarakat terpaksa mengurangi jumlah pembelian mereka agar  mencukupi.

Masyarakat di pasar tradisional gunung kidul Yokyakarta sudah merasakan dampak dari rencana kenaikan BBM, mereka mendapati harga sayuran naik hingga Rp. 2.000 per Kg, dan harga eceran daging naik Rp. 5.000.

Pera pedagang mengeluh omset mereka sudah mulai menurun sejak rencana kenaikan harga BBM, karena banyak pembeli yang hanya membeli sedikit persediaan sembako mereka.

Berikut hasil wawan cara dari seorang pedagang sembako bernama Astuti. “herga sembako naik sekitar 3-4 hari yang lalu”.

“dampaknya omset penjualan sembako sngat menurun drastis”. Tambahnya.

2.3     KEBIJAKAN JELANG KENAIKAN HARGA BBM

a.   Bantuan Non-Tunai. [7]

Direktur Eksekutif Center of Reforms on Economics (CORE) Hendri Saparini mengatakan, bantuan tunai tidak cukup menjadi kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Apalagi, melihat janji politik pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang ingin menggukana pendekatan berbeda dalam pembangunan ekonomi, yakni kemandirian. “Kalau yang sekarang ini kita dengar adalah menyiapkan Rp 5 triliun untuk 15,5 juta keluarga. Pertanyaannya, impact itu tidak cukup hanya dengan memberikan BLT atau apapun namanya. Ke depan itu harus dilanjutkan lagi,” ucap Hendri, Kamis (6/11/2014).

Kendati begitu, Hendri menuturkan untuk melanjutkan kompensasi tersebut, maka pemerintah harus memperoleh persetujuan dengan DPR lagi. Hendri berharap kompensasi tersebut sudah dimasukkan ke dalam draft RAPBN Perubahan 2015, dan bisa disetujui oleh parlemen.

“Nah memang bagi Indonesia ini tidak semudah negara lain menaikkan harga BBM. Apalagi kita memiliki sistem politik di mana peran dari DPR itu sangat besar di dalam menentukan anggaran maupun Undang-undang,” lanjut Hendri.

Hendri mengatakan, memang kesalahan alokasi anggaran negara yang cukup lama ini memang tidak bisa diselesaikan dalam waktu semalam. Dia juga bilang, harus ada kesabaran serta kesungguhan dari pemerintahan Jokowi-JK untuk mendesain kebijakan.

“Dan jangan sampai kemudian nanti kenaikan harga BBM akhirnya akan menjadi beban bagi APBN,” pungkas Hendri.

b.   Operasi Pasar.  [8]

Pemerintah siap mengantisipasi kenaikan harga beras yang bisa terimbas dari rencana penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Stok Badan Urusan Logistik (Bulog) diklaim cukup hingga 8 bulan ke depan. Begitupun pasokan beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) masih dalam kondisi normal.

"Kan sekarang ada kecenderungan harga beras naik karena ada spekulasi yang bermain. Makanya kami datang untuk melihat dan langkah apa yang harus dilakukan khususnya bulan 11 dan bulan 12," ujar Menteri Perdagangan Rachmat Gobel disela-sela kegiatan peninjauan di PIBC, Jakarta, Kamis (6/11/2014).

Rachmat mengakui, spekulan senantiasa muncul untuk mengeruk keuntungan dari situasi yang berkembang namun pemerintah sudah melakukan upaya untuk meredamnya. Saat ini, Bulog sudah melakukan operasi pasar dengan penyaluran sebanyak 20 ton beras per hari.

Adapun stok Bulog yang terdata hingga saat ini sebanyak 1,6 juta ton dan diklaim mencukupi untuk 6-8 bulan ke depan. Stok tersebut bisa digunakan untuk operasi pasar, penyaluran raskin, maupun sebagai cadangan untuk menghadapi bencana alam. Sekedar informasi, Bulog sendiri pada tahun ini mendapat alokasi impor beras sekitar 500 ribu ton sebagai instrumen stabiliasi harga.

"Terus akan kita lihat, akan dilakukan terus (operasi pasar) supaya kenaikan tidak berlebihan. Operasi pasar ini dilakukan di seluruh Indonesia," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama Senior Manajer Perdagangan PIBC Suminta mengatakan, stok beras di PIBC sejumlah 30 ribu ton dan mencukupi untuk 10 hari kedepan. Pasokan harian juga masih berlangsung normal berkisar 2.500-3.000 ton. Alhasil, harga yang terbentuk di PIBC sebagai barometer harga di seluruh Indonesia masih stabil.

"Sampai saat ini belum ada kenaikan signifikan, masih di bawah 0,5%," ujarnya.

Suminta mengatakan, stok yang ada di PIBC maupun milik Bulog masih terjaga. Begitupun pasokan dari petani-petani dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat masih terjaga sebab masih ada stok dalam bentuk gabah. Kondisi ini dinilai ideal untuk meredam gejolak harga.

"Untuk antisipasi kenaikan harga BBM kita juga ada cukup stok yang banyak sehingga masyarakat tidak perlu khawatir karena apabila akan terjadi gejolak harga pun, pemerintah dalam arti Bulog sudah bersiap melakukan operasi pasar," tukasnya.

Semenatara itu menurut pedagang beras di PIBC, Ayong, saat ini harga beras medium di kisaran Rp8.300 per kilogram. Jika BBM jadi dinaikkan, kenaikan harga ditaksir hanya sekitar Rp50 per kilogram. Namun, apabila ditambah pasokan yang mulai seret karena memasuki masa panceklik, kenaikan harga berkisar Rp200-Rp300 per kilogram.

Adapun berdasarkan catatan Kementerian Perdagangan, harga rerata nasional beras medium per 4 November 2014 di kisaran Rp8.981 per kilogram.

Lebih lanjut, Ayong mengungkapkan, pasokan di tokonya masih relatif normal sebanyak 20-30 ton per hari. Stok yang ia miliki saat ini juga mencukupi untuk kebutuhan selama seminggu. Pun, Ayong sudah mulai membeli beras yang diimpor Bulog dari Vietnam.

c.    Pemantauan Langsung ke SPBU. [9]

Menjelang rencana pemberlakuan kenaikan harga bahan bakar minyak, polisi mengintensifkan pemantauan terhadap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

"Kita sudah melakukan upaya pemetaan terhadap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang rawan bedasarkan data yang kita himpun di tahun sebelumnya," ujar Kapolresta Bekasi Kota Kombes Priyo Widiyanto di Bekasi, Sabtu (1/11/14).

Menurut Kapolresta Bekasi, menjelang kenaikan harga BBM yang direncanakan mulai akhir tahun ini,  berpotensi menimbulkan kerawanan seperti penimbunan, rentan antrean, perselisihan antar pembeli, hingga kemacetan lalu lintas.

Guna mengantisipasi hal itu, kata dia, pihaknya akan menempatkan sejumlah anggota di masing-masing SPBU yang rawan untuk meningkatkan pengamanan. "Mereka akan kita sebar di tiap SPBU untuk memantau segala indikasi konflik. Misalnya, pembelian dalam skala besar yang memang sudah dilarang oleh pemerintah," katanya.

Menurut Priyo, hingga saat ini belum ditemukan adanya kasus terkait penyalahgunaan BBM di wilayah hukum setempat. "Namun, kita tetap melakukan patroli 24 jam secara rutin setiap hari untuk memantau situasi di lapangan," katanya.

Priyo menambahkan, hingga kini pihaknya masih melakukan pembahasan seputar strategi pengamanan selama menunggu harga BBM naik di pasaran. "Saya menargetkan minimal pada H-7 seluruh personel pengamanan siap 100 persen untuk bekerja di lapangan," demikian Priyo.

2.4     KOMENTAR POLITIKUS TENTANG KENAIKAN HARGA BBM.

a.   Sofyan Djalil.[10]

Pemerintah memastikan kesiapan rencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sudah sangat bagus. Pasalnya penyesuaian harga bakal direalisasikan pada bulan ini.

"Persiapannya (kenaikan harga BBM subsidi) cukup bagus. Itu kan sudah ada hitungannya," ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil di Hotel Four Season, Jakarta, Jumat (7/11/2014).

Pemerintah sebelumnya sudah meluncurkan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Keluarga Sejahtera sebagai kompensasi kenaikan harga BBM subsidi.

Saat ditanya kepastian penyesuaian harga apakah akan dilakukan pada 22 November, Sofyan bungkam. Dia hanya menegaskan bahwa harga BBM naik pada bulan ini. "Tunggu saja akan dilakukan bulan ini. Tunggu waktunya saja. Saya nggak mau konfirmasi tanggalnya," ucap dia.

Sementara Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro ikut pelit menanggapi rencana kenaikan harga BBM ini, termasuk besaran penyesuaiannya. "Nanti akan ada pengumumannya. Memang maunya kamu berapa? Kamu saja yang umumkan," katanya ngeles.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo mencatat dalam kurun waktu lima tahun ke belakang, anggaran subsidi BBM Indonesia sebesar Rp 714 triliun. Sedangkan untuk anggaran kesehatan hanya Rp 220 triliun, sementara infrastruktur sebesar Rp 574 triliun.

"Boros nggak kita? Itu setiap hari dibakar, dan kita tidak sadar. Kita tuh boros. Keborosan ini harus diberhentikan dari yang konsumtif ke produktif," imbuhnya.

b.   Fahri Hamzah. [11]

DPR meminta pemerintah tidak gegabah menaikan harga BBM bersubsidi. Sebab bisa berdampak terhadap kehidupan masyarakat.

"Kita bilang enak naikin BBM tapi kantong di rakyat kan enggak," kata Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jum'at (7/11).

Harus ada perencanaan yang jelas dan matang soal antisipasi dampak kenaikan BBM. Pemerintah perlu meminta nasihat PDIP sebagai partai yang sebelumnya paling gigih menolak kenaikan BBM bersubsidi. "Nasihatnya harus dari PDIP," ujar Fahri.

Sekretaris Jendral DPP Demokrat menilai saat ini bukan momentum tepat menaikan harga BBM bersubsidi. Pasalnya pascapemilu gerak perekonomian cenderung melambat.

c.    Rahmat Gobel

“pasokan beras di pasar induk aman untuk 13 hari kedepan. Sementara untuk stok harianya pun masih normal, lebih kurang 2500-3500 ton. Kenepa saya ngecek ke pasar induk ini ? karena parini barometer harga beras,” kata pemilik Panaconic grup.

“Stok blok 1,6 juta ton. Ketahanan stoknya 6-8 bulan. Termasuk raskin(beras miskin), umtuk operasi pasar  dan bencana alam,” paparnya.

“Isu makin kencang harga pangan akan naik. Sekarang saja sudah ada kecendrungan harga beras akan naik, ini karena spekuklasi yang bermain,” ujarnya.

“setiaap ada kesempatan (harga) naik, dia akan naikkan. di saat itulah kita masuk untuk untuk mencegah agar kenikan tida berlebihan,” ujarnya.

“Sejauh ini harga beras masih aman. Kenaikan harga beras dibawah 0,5 persen. Sampai saat ini belum ada kenikan yang siknifikan,” jelasnya.

“jika terjadi gejolah hargapun, pemerintah melalui Perum Bulog telah siap untuk melakukan operasi pasar,” tambahnya.

“Dari kebutuhan itu kurang lebihnya 60 persen di suplai dari Cipiang. Sisanya ada beras dari daerah yang langsung ke pasar trdisional,” imbuhnya.[12]

2.5 KAITAN MASALAH  INI  DENGAN MATERI CIVIC EDUCATION

Masalah kebijakan kenaikan harga BBM dapat dikaitkan dengan meteri Civic Educatioan tentang Masyarakat Madani. Masyarakat madani merupakan sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin kebebasan individu dengan dengan kestabilan masyarakat. [13]

Masyarakat medani mempunyai ciri-ciri yang khas yaitu : kemajemukan budaya (multicultural), hubungan timbal balik (reprocity), dan sikap saling memahami dan menghargai. [14]

Kebijakan yang di ambil oleh Presiden Jokowi untuk menikkan harga BBM merupakan suatu sistem sosial yang dapat meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia. Akan tetapi kebijakan ini hanya dinilai sebagai pemberatan bagi kalangan yang tidak memehami dan menghargai kebibijakan presiden Jokowi ini.

Padahal subsidi yang diberikan selama ini pada BBM hanya memperkaya kalangan yang atas saja, yang juga memanfaatkan BBM bersubsidi itu, padahal ia tidak pantas menggunakan BBM bersubsidi itu. Dengan mengurangi subsidi itu dapat meningkatkan pendaapatan BUMN, dan dapat di salurkan kepada kalangan yang lebih pantas menerimanya.

LAMPIRAN

BAB III

PENUTUP

3.1     KESIMPULAN

Pada dasarnya peresiden Jokowi sangat memperhatikan kemakmuran rakyatnya, terutama rakyat miskin.subsidi yang diberikan kepada BBM sebenarnya sangat membantu masyarakat kallangan bawah. Akan tetapi masyarakat kalangan atas juga menikmati BBM bersubsidi tersebut. Untuk itu sebaiknya subsidi BBM itu di tarik kembali dan diberikan secara langsung berupa bantuan tunai atau non-tunai kepada kalangan bawah.

Saat di lantik menjadi presiden dan wakil presiden Jokowi-JK sempat menjanjikan bukan sekadar menciptakan stabilitas makroekonomi dan ikhlim usaha yang sehat, tetapi menggunakan pendekatan hands-on dalam menggerakkan sektor riil dengan mengikutsertakan seluruh pelaku bisnis.

Dampak deri kenaikan BBM sangat berpengaruh di berbagi aspek, akan tertapi yang paling menonjol adalah kenaikan dari harga sembako. Untuk itu presiden Jokowi sudah mulai melakukan kebijakan-kebijakan untuk mengantisipasi dampak dari kenaikan BBM tersebut.

Semua kebijaakan yang dilakukan oleh Pemimpin pasti ada pro dan kontra sehingga banayak muncul kritikan dari berbagi golongan terutama politikus seperti: Sofyan Djalil, Fahri Hamzah, Rahmat Gobel,dan masih banyak lainya.

3.2     SARAN

Pemerintah hendaknya selalu memperhatikan kemakmuran rakyatnya, oleh karena itu para pemerintah harus melakukan memikirkan sematang-matangnya sebuah kebijakan demi kemakmuran rakyatnya.

Kenaikan BBM serusnya harus disambut dengan senang hati  karena kebijakan ini sangat membantu pendapatan BUMN. Sehingga dapat di salurkan berupa bentuan lansung kepada rakyat miskin, sedangkan subsidi BBM itu hanya memperkaya golongan atas.

DAFTAR  PUSTAKA :

Harian Rakyat Merdeka. jum’at, 7 november 2014

http://bisnis.liputan6.comread2130695harga-bbm-pasti-naik-bulan-ini-tapi-tanggalnya-masih-rahasia.htm

http://bisniskeuangan.kompas.comread20141106191528326Kenaikan.Harga.BBM.Antara.Pilihan.dan.Janji.Politik.htm

http://bisniskeuangan.kompas.comread20141106220400526Atasi.Dampak.Kenaikan.Harga.BBM.Jokowi.Tak.Cukup.Bagikan.Bantuan.Non-Tunai.htm

http://ekonomi.metrotvnews.comread20141106314999antisipasi-dampak-kenaikan-bbm-pemerintah-bakal-lakukan-operasi-pasar.htm

http://nasional.republika.co.idberitanasionalpolitik141107nensxr-fahri-hamzah-jokowi-perlu-masukan-pdip-yang-paling-gigih-tolak-kenaikan-bbm.htm

http://tvOneNews  Jelang Kenaikan BBM, Polisi Intensifkan Pantau SPBU - Ekonomi.htm

http://www.republika.co.idberitanasionalpolitik140905nbe4gz-ini-alasan-jokowi-ngotot-naikkan-bbm.htm

http://www.tempo.coreadnews20141107058620218Alasan-Jokowi-Berani-Naikkan-Harga-BBM.htm

http://www.yousaytoo.com/dampak-kebijakan-pemerintah-terkait-dengan-kenaikan-bbm/1999195

Kabar petang TV ONE. sabtu, 9 november 2014/ 18:20

Ubaedillah, 2012, Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani, Jakarta Selatan : ICCE UIN Syarif Hidayatulloh

                                        

---

[1] http://www.republika.co.idberitanasionalpolitik140905nbe4gz-ini-alasan-jokowi-ngotot-naikkan-bbm.htm

[2] http://www.tempo.coreadnews20141107058620218Alasan-Jokowi-Berani-Naikkan-Harga-BBM.htm

[3]http://bisniskeuangan.kompas.comread20141106191528326Kenaikan.Harga.BBM.Antara.Pilihan.dan.Janji.Politik.htm

[4] Harian Rakyat Merdeka.PDIP Harus Segera Keluarkan Sikap Dukung Kenaikan BBM. jum’at, 7 november 2014

[5] http://www.yousaytoo.com/dampak-kebijakan-pemerintah-terkait-dengan-kenaikan-bbm/1999195

[6] Kabar petang TV ONE. sabtu, 8 november 2014/ 18:20

[7]http://bisniskeuangan.kompas.comread20141106220400526Atasi.Dampak.Kenaikan.Harga.BBM.Jokowi.Tak.Cukup.Bagikan.Bantuan.Non-Tunai.htm

[8] http://ekonomi.metrotvnews.comread20141106314999antisipasi-dampak-kenaikan-bbm-pemerintah-bakal-lakukan-operasi-pasar.htm

[9]  http://tvOneNews  Jelang Kenaikan BBM, Polisi Intensifkan Pantau SPBU - Ekonomi.htm

[10]  http://bisnis.liputan6.comread2130695harga-bbm-pasti-naik-bulan-ini-tapi-tanggalnya-masih-rahasia.htm

[11]  http://nasional.republika.co.idberitanasionalpolitik141107nensxr-fahri-hamzah-jokowi-perlu-masukan-pdip-yang-paling-gigih-tolak-kenaikan-bbm.htm

[12] Harian Rakyat Merdeka.Gobel Sidak Pandangan Di Cipinang. jum’at, 7 november 2014

[13] Ubaedillah, 2012, Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani, Jakarta Selatan : ICCE UIN Syarif Hidayatulloh. Hal. 302

[14] Ibid, hal. 303